Laporan Kinerja Instansi Pemerintan (LKjIP) Tahun 2016

  • Dibaca: 140 Pengunjung

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tata kelola Pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan penerapan manajemen kinerja dan pembangunan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Melihat perkembangan yang terjadi saat ini, pemerintah daerah memiliki agenda dan tanggung jawab yang sangat besar, termasuk pula di dalamnya keharusan pemerintah daerah untuk melakukan revolusi mental dan reformasi birokrasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan sejahtera.

Dalam upaya menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan, sistematik, terarah, terpadu, menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat, sehingga dalam hal perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan tingkat provinsi dan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawaban kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) kepada presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung dan mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2015 berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Klungkung kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang terbaru. Terealisasi yang dilaporkan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2016.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Tahun 2016 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaannya yaitu :

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2018;
  9. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Klungkung;
  10. Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2016.
  • Dibaca: 140 Pengunjung