Perjanjian Kinerja Tahun 2016

  • Dibaca: 179 Pengunjung

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1   LATAR BELAKANG

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja pada Dinas Kesehatan Klungkung disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas serta berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung serta berpedoman pada Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja  tahun 2016 ini disusun sesuai dengan program dan kegiatan utama pendukung pencapaian IKU yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2016 dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Tahun 2016.

Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capain realisasi kinerja dalam laporan kinerja instansi pemerintah dan nilai keberhasilan organisasi.

 

1.2   TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok Dinas Kesehatan berdasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Derah Kabupaten Klungkung adalah melaksanakan kewenangan di bidang kesehatan dalam era desentralisasi yang meliputi tugas penyusunan program dan informasi kesehatan, bina pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan pemukiman,bina kesehatan masyarakat,pengelolaan tenaga kesehatn dan perijinan serta melaksanakan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

1.     Perumusan kebijakan teknis kegiatan kesehatan

2.     Pemberian rekomendasi perijinan

3.     Pemberian pelayanan umum lainnya di bidang kesehatan

4.    Pembinaan terhadap Unit pelaksana Teknis Dinas, agar fungsi – fungsi tersebut berjalan efektif dan efisien.

 

1.3   TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

a.       Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi untuk meningkatkan integritas. akuntabilitas, trasparansi dan kinerja aparatur.

b.      Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

c.       Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

d.      Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakuakan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

e.      Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

 

Selanjutnya

  • Dibaca: 179 Pengunjung