SPM 2015

  • Dibaca: 198 Pengunjung

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1. Latar Belakang

 

Sesuai Pasal 13 dan 14 huruf j Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa Kesehatan merupakan urusan wajib dan dalam penyelenggaraannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan lain yang terkait langsung dengan Standar Pelayanan Minimal adalah PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM, Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM serta Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828 / Menkes / SK / IX / 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Klungkung yang berisi 4 jenis Pelayanan Kesehatan dengan 18 Indikator Kinerja.

1.2. Tujuan

Tersusunnya laporan penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2015 Bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung.

 

1.3. Manfaat

1.     Sebagai acuan dalam mengevaluasi Pembangunan Daerah di Bidang Kesehatan;

2.     Sebagai acuan dalam mengevaluasi Kinerja Dinas Kesehatan Kab.Klungkung;

3.     Sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dan bimbingan teknis.

 

Selanjutnya

  • Dibaca: 198 Pengunjung