LPPD 2015

  • Dibaca: 151 Pengunjung

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 Ayat (1) menyebutkan bahwa, Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang artinya pemerintah berkewajiban untuk menyehatkan orang sakit (kuratif dan rehabilitatif) dan berupaya mempertahankan orang sehat untuk tetap sehat Promotif dan Preventif). Amanah yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 28 ayat 1 tersirat  dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menetapkan bidang kesehatan sebagai urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota. Penyelenggaraan urusan kesehatan sebagai urusan wajib merupakan cerminan dari azas desentralisasiyang bertanggung jawab. Asas desentralisasi dibidang kesehatan pada prinsipnya adalah penyerahan urusan kesehatan ke pemerintah daerah(Kabupaten/Kota)dengan tujuan menjaga efisiensi, meningkatkan kualitas pelayanan dan menumbuhkan inovasi baru dalam pelayanan kesehatan.

Dalam Mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan lebih berorientasi pada pembangunan investasi, artinyapembangunan kesehatan berupaya agar orang sehat tetap sehat dan produktif yang pada akhirnya akan berkontribusi besar terhadap peningkatan Human Development Index (IPM) selain pendidikan dan tingkat pendapatan.  Berkaitan dengan tujuan pembangunan kesehatan yang berorientasi pada pembangunan investasi maka sasaran pembangunan kesehatan dijabarkan kedalam bentuk kegiatan yang lebih mengutamakan penduduk yang terbatas kemampuannya baik pengetahuan maupunpendapatannya. Sekaligus memberdayakan kemampuan masyarakat melalui upaya kesehatan bersumber masyarakat.Pendekatan akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan menjadi prioritas dalam mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran program pembangunan  kesehatan, disamping kegiatan sosialisasi untuk memotivasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa kesehatan merupakan investasi bagi peningkatan sumberdaya manusia.

Salah satu bentuk pertenggung jawaban Dinas Kesehatan sebagai pelaksana teknis pembangunankesehatan disusunlah Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah (LPPD) di unit Dinas Kesehatan tahun 2015.

Selanjutnya

  • Dibaca: 151 Pengunjung