LKJIP Tahun 2015

  • Dibaca: 224 Pengunjung

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1    Latar belakang                                                                       

Tata kelola Pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan penerapan manajemen kinerja dan pembangunan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Melihat perkembangan yang terjadi saat ini, pemerintah daerah memiliki agenda dan tanggung jawab yang sangat besar, termasuk pula didalamnya keharusan pemerintah daerah untuk melakukan revolusi mental dan reformasi birokrasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan sejahtera.

Dalam upaya menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan, sistematik, terarah, terpadu, menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat, sehingga dalam hal perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan tingkat provinsi dan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntanbilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawaban kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diwajibkan untuk menyampaikan  Laporan Kinerja  Instansi Pemerintah (LKJIP) kepada presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung dan mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2015 berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Klungkung kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang terbaru. Tealisasi yang dilaporkan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2015.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Tahun 2015 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaannya yaitu :

1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.  Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8.  Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2018;

9.  Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Klungkung;

10.   Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015.

 

1.2 Struktur Organisasi

 

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004 belum diterbitkan Juknis dan Juklak maka struktur organisasi pemerintah daerah masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya pasal 14 tentang Urusan Wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Untuk mendapat melaksanakan urusan tersebut dibentuk organisasi perangkat daerah. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan  Kabupaten Klungkung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, terdiri dari :

1.    Kepala Dinas Kesehatan

2.    Sekretariat yang terdiri dari 3 sub bagian yaitu:

a.    Sub. Bag. Umum dan kepegawaian.

b.    Sub. Bag. Penyusunan program.

c.    Sub. Bag. Keuangan.

3.    Bidang pengembangan dan pengkajian kesehatan terdiri dari 3 seksi yaitu:

a.    Seksi Pengumpulan dan pengolahan data.

b.    Seksi Pengembangan ,pengkajian dan promosi kesehatan.

c.    Seksi Evaluasi dan pelaporan.

4.    Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari 3 seksi yaitu :

a.    Seksi Jaminan Kesehatan dan peran serta masyarakat.

b.    Seksi Gizi masyarakat.

c.    Seksi Kesehatan Keluarga.

5.    Bidang Pengendalian masalah kesehatan terdiri dari 3 seksi yaitu:

a.    Seksi Pencegahan penyakit.

b.    Seksi Penanggulangan penyakit.

c.    Seksi Penyehatan lingkungan.

6.    Bidang Pelayanan kesehatan terdiri dari 3 seksi yaitu:

a.    Seksi pelayanan kesehatan dasar.

b.    Seksi pelayanan kesehatan. Khusus dan rujukan.

c.    Seksi Registrasi, sertifikat dan perijinan.

7.    Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 10 buah,  terdiri dari  9 Puskesmas dan 1 Pusat Perbekalan Kesehatan (farmasi).

 

1.3              Kebijakan Umum Pembangunan Daerah

                                                                       

Dalam rangka mencapai tujuan Visi & Misi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung, diperlukan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Adapun kebijakan umum pembangunan Kabupaten Klungkung untuk Dinas Kesehatan Tahun 2013-2018 difokuskan pada pencapaian 3 (tiga) misi sebagai berikut:

 

Misi B: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing

Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung

Tujuan

Sasaran

1.            Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kesehatan Masyarakat.

1.1      Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

1.2      Meningkatnya peran serta masyarakat di bidang kesehatan

1.3     Meningkatnya kemampuan aksespasilitas kesehatan terhadap masyarakat

 

 

Misi F : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik

Berdasarkan Prinsip Good Coorporate Govermance

Tujuan

Sasaran

1.      Mewujudkan pelayanan fasilitas sosial kepada masyarakat yang handal dan profesional.

1.1        Meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakatdalam penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good and clean govermance)

 

1.2       Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, partisipatif.

 

 

 

 

Misi G : Pengembangan Jasa Layanan Kepada Masyarakat yang Lebih Baik

Tujuan

Sasaran

1.      Meningkatkan produk layanan umum masyarakat

1.1        Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan dasar pendidikan perbaiakan 50% fasilitas pendidikan ,kesehatan dan transportasi pada daerah kepulauan .

 

1.2       Meningkatkan status RSUD menjadi Rumah Sakit Kelas B dan menajdi pusat rujukan Bali bagian timur dan meningkatnya ketersediaan prasarana layanan kesehatan.

 

7.1        Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung

           

Program umum pembangunan daerah Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi daerah.

Dalam merealisasikan sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Klungkung diimplementasikan kedalam 15 Program Kesehatan pada Renstra Tahun 2013– 2018.Mengacu pada Kepmendagri no 13 tahun 2006 Semua Program Kesehatan pada tahun 2015 terdapat 15 Program Pokok sebagai berikut :

1.    Program obat dan perbekalan kesehatan

2.    Program upaya kesehatan masyarakat

3.    Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

4.    Program upaya perbaikan gizi masyarakat

5.    Program pengembangan lingkungan sehat

6.    Program pencegahan dan penanggulagan penyakit menular

7.    Program standarisasi pelayanan kesehatan

8.    Program Administrasi perkatoran

9.    Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

10.Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu dan jaringannya.

11.Program pengadaan ,peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.

12.Program pembinaan lingkungan sosial

13.Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

14.Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

15.Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia.

 

Untuk mencapai Visi dan Misi pembangunan daerah yang telah disusun, beberapa program unggulan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2014-2018 meliputi:

(a).     Pembangunan Klungkung sebagai pusat sentra seni dan budaya.

(b).Peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui pemerataan pembangunan sarana pendidikan di Kepulauan Nusa Penida dan wajar duabelas tahun.

(c).Pusat rujukan Rumah Sakit Bali Timur melalui Peningkatan pelayanan  Rumah Sakit Pratama di Nusa Penida dan Peningkatan pelayanan RSUD Klungkung sesuai Standar Tipe B.

(d).Pengembangan Kepulauan Nusa Penida sebagai Pusat Unggulan Pariwisata Terpadu melalui: (1) Pembangunan jalan lingkar Nusa Penida, Dermaga, dan sarana pendukung lainnya; (2) Kawasan Konservasi Perairan.

(e).Peningkatan pendapatanpetanimelalui         pengembangan pertanian berbasis agrobisnis.

(f).Menurunkan angka kemiskinan hingga 3% melalui, pengembangan dasar perumahan dan pemukiman, pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, dan pemberdayaan masyarakat termasuk pelatihan, usaha ekonomi mikro dan kecil/pemberian kredit usaha.

(g).Pelestarian lingkungan hidup menuju Klungkung yang hijau (go green), melalui pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

 

1.4    Ruang Lingkup

 

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung selama tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) tahun 2015 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) tahun 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa dating.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sebagai berikut :

Bab I           :     pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, serta struktur organisasi:

Bab II          :     Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung tahun 2015 serta hasil target kinerja yang diperjanjikan;

Bab III         :     Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Klungkung dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2015;

Bab IV         :     Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

 

 

Selanjutnya

  • Dibaca: 224 Pengunjung